“Jika ada anggota DPRD yang menyampaikan ketika dirinya menjabat bahwa tidak ada dikerjakan, maka perlu dipertanyakan mereka sebagai anggota dewan, karena ikut memberikan persetujuan apa yang akan dilakukan Bupati.”
Pinrang, BERIMAN, BaktiOne news.com –
Tim Mattiro Sompe Pasangan calon (Paslon) H.A. Irwan Hamid, S.Sos – Sudirman Bungi, S.IP, M.Si menggelar sosialisai di Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dihadiri ratusan pendukung dan simpatisan Calon bupati (Cabup) nomor urut 2 Bersama Lebih Baik (BLB), Jum’at 27 November 2024.
Sosialisasi yang juga dihadiri para Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Tokoh Agama juga dihadiri Emak-emak, Cabup Irwan Hamid, menyampaikan rasa syukurnya karena bisa bertemu warga Desa Massulowalie, khususnya warga Sekkang.
Berbicara tentang Pilkada yang tersisa sekitar 2 bulan lagi, katanya, akan tidak terasa sampai pada hari H pencoblosan, 27 November 2024,
Dikatakan incumbent Irwan Hamid, saat memimpin Pinrang lima tahu lalu tentu ada kelebihan dan kekurangan yang terjadi. Progran atau kegiatan masih ada yang belum direalisasikan hingga berakhirnya masa jabatan lima tahun periode pertamanya.
” Sejak memasuki tahapan Pilkada Pinrang, inilah yang selalu disampaikan orang-orang tertentu bahwa tidak ada yang dikerjakan selama dirinya menjabat. Padahal, banyak juga yang telah dikerjakan selama memimpin meski Covid 19 tiga tahun melanda daerah ini, dan tidak ada Kabupaten yang tidak menderita diseluruh Indonesia. Saat pandemi corona virus ini, Pemerintah mengurus masyarakat untuk pemulihan dari pandemi.”
Karena itu, beberapa anggaran yang ada diperuntukkan untuk pemulihan kesehatan masyarakat untuk kembali bekerja normal seperti biasa. Insya Allah, bila masyarakat menginginkan saya untuk memimpin lima tahun periode kedua, maka program yang belum selesai akan diselesaikan.
Menurut Cabup tegline Bersama Lebiih Baik (BLB) ini, jika selama menjabat sebagai bupati dan dianggap tidak ada yang dikerjakan, tentu akan berdampak kepada proses hukum. Dan ironisnya, bila hal ini disampaikan oleh anggota DPRD, maka perlu dipertanyakan keanggotaannya sebagai anggota legislatif saat itu, karena anggaran untuk belanja daerah semuanya disetujui oleh DPRD.
“Jika ada anggota DPRD yang menyampaikan ketika dirinya menjabat bahwa tidak ada dikerjakan, maka perlu dipertanyakan mereka sebagai anggota dewan, karena ikut memberikan persetujuan apa yang akan dilakukan bupati.”
Alhamdulillah, dalam keadaan Covid masih mampu melaksanakan beberapa kegiatan, bahkan menerima sejumlah penghargaan di tingkat Nasional. ” Di Desa Kariango sejak puluhan tahun kendaraan roda empat belum sampai ke desa tersebut, tapi diakhir masa jabatan saya mampu menyelesaikan, dan akhirnya mobil bisa tiba, apakah ini yang dinamakan tidak ada dikerjakan.”
Lain lagi dengan pekerjaan saluran irigasi disejumlah tempat, katanya, itu dikerjakan saat memimpin Pinrang. Untuk tahun ini, lanjutnya, masih akan ada dikerjakan dan ini adalah usulan ketika masih menjabat sebagai bupati, dan masih banyak yang lain. Namun, justru yang selalu dimunculkan masalah kejelekan tanpa harus ada keinginan mereka untuk mengatahui apa yang telah dilakukan saat memimpin Pinrang.
Di Pinrang Partai NasDem memperoleh 11 kursi di pemilihan legislatif dan ketuanya adalah dari Partai NasDem, sementara di DPRD Provinsi juga ketuanya dari partai NasDem, sehingga memudahkan jika ada urusan untuk kepentingan masyarakat bila bupatinya di Pinrang juga berasal dari Partai NasDem.(tim).
