>>> Kami melapor ke Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah bilang bukan kewenangannya karena belum ada penyerahan dari pihak developer. Sedangkan pihak pengembang tidak pernah ada perhatian untuk pemeliharaan fasilitas umum.”
BaktiOne News.Com. Pinrang –
Warga BTN Sekkang Mas pertanyakan status perumahan yang hampir 20 tahun sejak dibangunnya perumahan BTN Sekkang Mas tersebut belum juga diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Pinrang, sehingga pemeliharaan fasilitas umum di BTN tersebut tidak mendapat perhatian.
Hal ini membuat sejumlah warga yang tinggal di BTN mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, yang beralamat di Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, yang diterima langsung
oleh Komisi III DPRD Kabupaten Pinrang dan menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Rabu, 22 Januari 2025, Pkl. 09.00 wita, bertempat di ruang rapat Massidi Ada gedung DPRD Pinrang.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Supardi, SE didampingi Wakil Ketua Komisi III, Andry Muliadi, S.Sos dan dihadiri Anggota Komisi III lainnya yaitu, Mansur, SE dan Drs. H. Muh. Amir. Turut hadir, Dinas Perkim LH, BPN Pinrang, Kabag Hukum Setda Pinrang, Bidang Aset BKUD, Pemerintah Kecamatan Watang Sawitto, Lurah Bentengnge dan sejumlah warga BTN Sekkang Mas.
Salah seorang warga BTN Sekkang Mas, Thamrin P., mengutarakan keluhannya bahwa warga BTN Sekkang Mas selama ini sangat menderita karena sudah kurang lebih 10 tahun fasilitas umum seperti jalan, drainase dan yang lainnya tidak ada yang perhatikan. Sementara Pihak yang berkepentingan saling lempar tanggungjawab. ujarnya.
“Kami melapor ke Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah bilang bukan kewenangannya karena belum ada penyerahan dari pihak developer. Sedangkan pihak pengembang tidak pernah ada perhatian untuk pemeliharaan fasilitas umum.”
Terkadang kami yang patungan untuk menimbung jalan atau memperbaiki drainase. Selain itu, banyak warga yang menunggak pajaknya sampai bertahun-tahun karena mereka menganggap yang berkewajiban membayar pajak adalah pihak pengembang bukan mereka. Itulah sebabnya kami datang ke Kantor DPRD Pinrang untuk meminta solusi masalah kami ini”, ungkap Thamrin P.
Menanggapi yang disampaikan Thamrin, Pihak Bagian Pemasaran PT. Lino Harapan Jaya Samria, menjelaskan sebenarnya pada tahun 2021 lalu kami sudah memasukkan dokumen penyerahan kepada Dinas Perkim LH, namun pada waktu itu karena belum ada jawaban jadi kami memasukkan lagi surat pada tahun 2024 lalu, namun sampai sekarang belum juga ada jawaban”, ungkap Samria.
Ungkapan Samaria juga ditepis oleh Muh. Jafar, Kabid Pengawasan Perumahan Dinas Perkim LH, kenapa surat dari pihak developer BTN Sekkang Mas sampai sekarang belum dijawab karena pihak developer tidak pernah sama sekali melakukan pemeliharaan fasilitas umum disana, sedangkan itu adalah salah satu persyaratan kalau mau melakukan penyerahan aset. Ucap Jafar.
Sementara Kabag Hukum Setda Pinrang, Yosep Pao menjelaskan, karena saat ini BTN Sekkang Mas belum diserahkan ke pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang maka tanggungjawab pemeliharaan masih ada di pihak pengembang.
Sesuai regulasi, sambung Yosep Pao, kalau dokumen sudah diserahkan ke dinas terkait, nanti ada tim verifikasi untuk melakukan pengkajian apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau tidak. Kalau belum lengkap, dijawab oleh tim verifikasi ke pihak developer untuk melengkapinya. Termasuk yang tim verifikasi kaji adalah kondisi sarana dan prasarananya di lokasi, apakah sudah layak diserahkan atau belum. Ucap Yosaep.
Anggota Komisi III yang juga Ketua Fraksi Gelombang Perjuangan Hati Rakyat (GPHR), Mansur, angkat bicara dan menilai pihak pengembang harus punya kepekaan terhadap keluhan warga, jangan nanti masyarakat ribut baru mau mengambil tindakan, sebaiknya, pihak pengembang proaktif terhadap keresahan warga
.
Sementara itu, menurut Drs. Muh. Amir, salah satu Anggota Komisi III, menekankan bahwa pihak Pemda juga harus terbuka terhadap developer mengenai kelengkapan dokumen untuk pengalihan aset. Kalau memang ada kekurangan dokumen sampaikan kepada pengembang apa kekurangannya supaya bisa dilengkapi secepatnya, karena kalau hal ini berlarut-larut yang dirugikan adalah masyarakat. Ujarnya.
Sebelum menutup jalannya rapat dan mendengar aspirasi masyarakat BTN Sekkang Mas, Ketua Komisi III DPRD Pinrang, Supardi membacakan kesimpulan rapat yang disetujui dalam 4 poit yaitu :
1. Pajak itu adalah kewajiban setiap warga negara. Jadi, tidak menghilangkan kewajiban pemilik rumah (warga yang sudah beli rumah dari pihak developer) untuk tidak taat membayar pajak (PBB);
2. Pemeliharaan fasilitas umum (Fasum) di BTN Sekkang Mas menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari pihak pengembang sebelum menyerahkan Fasum tersebut ke Pemda.
3. Sebelum pihak pengembang menyerahkan Fasum ke Pemda, tim verifikasi dinas terkait melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dan fakta dilapangan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
4. Meminta Pemda Pinrang untuk membentuk tim verifikasi pengawasan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap para pengembang yang melakukan pembangunan di Kabupaten Pinrang termasuk dari sisi perizinan, pelaksanaan pembangunan hingga penyerahan Fasum ke Pemda sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku. (SRM).
